IAIMUNews — Pada 2 Oktober 2009, tepat 17 tahun silam, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) resmi menetapkan batik Indonesia ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Penetapan itu dilakukan dalam sidang ke-4 Komite Antar Pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Dalam situs resminya, UNESCO menyebut batik Indonesia bukan sekadar kain bermotif, melainkan mencakup teknik, simbolisme, dan budaya yang mengelilingi pakaian berbahan katun dan sutra yang diwarnai dengan tangan. Pengetahuan dan keterampilan membatik juga diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia.
Sejak saat itu, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Setiap tahun, masyarakat Indonesia pun kompak mengenakan batik dalam berbagai aktivitas, mulai dari lingkungan kerja, sekolah, kampus, hingga kegiatan pemerintahan.
Namun, menurut pakar ekonomi syariah dari Institut Agama Islam Madinatul Ulum (IAIMU) Cangkring Jember, Dafid Rosyidi, peringatan Hari Batik Nasional semestinya tidak berhenti sebagai ritual tahunan ketika masyarakat mengenakan batik.
“Dua Oktober seharusnya tidak hanya menjadi hari ketika kita ramai-ramai memakai batik. Lebih dari itu, Hari Batik Nasional perlu menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana batik dapat terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi kreatif nusantara,” ujarnya.
Menurut Dafid, pengakuan UNESCO terhadap batik memang penting karena memberikan legitimasi terhadap batik sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Namun, pengakuan budaya tersebut perlu diterjemahkan lebih jauh ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai kita berhenti pada kebanggaan bahwa batik telah diakui dunia. Kita juga perlu bertanya, bagaimana pengakuan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaga, memproduksi dan mengembangkan batik,” katanya.

Dafid Rosyidi, pakar ekonomi syariah IAI Madinatul Ulum, Cangkring, Jember. (Sumber foto: Humas IAI MU)
Batik dan Ekonomi yang Menghidupi Masyarakat
Batik, kata dia, sesungguhnya memiliki ekosistem ekonomi yang cukup besar. Di balik selembar batik terdapat pembatik, pemilik usaha, pemasok bahan baku, tenaga kerja, pedagang, distributor, pelaku pemasaran, hingga konsumen.
Dafid mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri batik di Indonesia mencakup sekitar 5.946 industri dan 200 sentra IKM yang tersebar di 11 provinsi. Ekosistem tersebut juga disebut menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja melalui sekitar 47 ribu unit usaha.
Pada sisi pasar internasional, batik Indonesia juga telah menembus pasar ekspor. Kemenperin, dengan mengutip data Badan Pusat Statistik, mencatat nilai ekspor produk batik pada 2025 mencapai US$20,14 juta, meningkat 32,50 persen dibandingkan 2024 yang sebesar US$15,20 juta.
“Angka-angka itu menunjukkan bahwa batik bukan hanya persoalan budaya. Batik adalah aktivitas ekonomi yang menghidupi banyak orang. Karena itu, membicarakan masa depan batik juga berarti membicarakan masa depan para pelaku ekonomi di dalam ekosistem batik,” jelas pria yang juga Kaprodi Ekonomi Syariah IAI Madinatul Ulum, Cangkring, Jember ini.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi batik tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya produk yang terjual, tetapi juga dari semakin kuatnya posisi para pembatik dan pelaku usaha kecil yang berada di dalam rantai produksinya.
Jangan Salah Memahami Batik
Ia juga mengingatkan pentingnya masyarakat memahami perbedaan antara batik sebagai karya kerajinan dengan kain bermotif batik yang diproduksi secara massal.
“Ini bukan berarti kita harus memusuhi produk tekstil bermotif batik. Tetapi konsumen perlu memiliki pengetahuan bahwa batik sebagai kerajinan memiliki proses, keterampilan dan waktu pengerjaan yang berbeda dengan kain yang hanya menggunakan motif batik melalui proses produksi massal,” katanya.
Hal tersebut menjadi penting karena nilai ekonomi sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh keterampilan, kreativitas, waktu, pengetahuan dan proses produksi yang berada di belakangnya.
UNESCO sendiri menjelaskan bahwa batik Indonesia dibuat oleh para perajin yang menggambar pola menggunakan titik dan garis dengan lilin panas sebagai bagian dari proses pewarnaan. Keragaman motifnya mencerminkan berbagai pengaruh budaya, sementara keterampilan membatik kerap diwariskan dalam keluarga selama beberapa generasi.
“Ketika kita membeli batik, sesungguhnya kita tidak hanya membeli selembar kain. Kita membeli waktu, keterampilan, kreativitas dan pengetahuan yang diwariskan seorang pembatik,” tegas Dafid.
Karena itu, menurutnya, konsumen juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem batik.
Membeli batik dari perajin atau pelaku usaha lokal, mengenali proses pembuatannya, menghargai kualitas, serta mempromosikan produk batik lokal melalui berbagai kanal digital merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekonomi batik.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa batik memiliki rantai nilai (value chain) yang panjang. Nilai ekonomi tidak tercipta hanya ketika sebuah batik dibeli oleh konsumen, tetapi sejak bahan baku diperoleh, proses produksi dilakukan, produk dipasarkan, didistribusikan hingga akhirnya sampai kepada konsumen.
“Persoalannya kemudian adalah bagaimana nilai ekonomi yang tercipta sepanjang rantai tersebut dapat didistribusikan secara adil. Jangan sampai pertumbuhan pasar batik hanya menguntungkan sebagian mata rantai, sementara pembatik sebagai produsen utama justru memiliki posisi tawar yang lemah,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak harus dilihat semata-mata sebagai persoalan perdagangan. Ada dimensi pemberdayaan masyarakat dan keadilan ekonomi yang juga perlu diperhatikan.
“Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari besarnya transaksi atau keuntungan. Ada aspek keadilan, kemaslahatan, kejujuran, keberlanjutan dan bagaimana aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan demikian, pengembangan batik tidak cukup hanya dengan memperluas pasar. Ekosistemnya juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pembatik, akses terhadap pembiayaan, inovasi produk, pemasaran, teknologi, serta hubungan kemitraan yang sehat antara pelaku usaha.
Kementerian Perindustrian sendiri saat ini mendorong penguatan daya saing IKM batik melalui peningkatan kualitas, inovasi, efisiensi produksi dan perluasan akses pasar. Kemenperin juga mencatat tantangan dari semakin maraknya kain printing bermotif batik yang diproduksi secara massal dan dipasarkan dengan harga lebih murah.
Dari Indonesia hingga Nelson Mandela
Batik, lanjut Dafid, sesungguhnya memiliki potensi menjadi produk budaya sekaligus produk ekonomi yang memiliki daya jangkau global.
Ia juga menyinggung sosok pahlawan dan inspirator dunia melawan apartheid, Nelson Mandela. Mantan Presiden Afrika Selatan itu dikenal dengan Madiba shirt, kemeja berbahan sutra bermotif batik yang kemudian menjadi bagian dari penampilannya yang ikonik. Nelson Mandela Foundation bahkan mencatat Madiba shirt sebagai kemeja batik sutra yang dibuat untuk Mandela dan kemudian berkembang menjadi salah satu produk yang diasosiasikan dengan dirinya.
“Ini menunjukkan bahwa batik memiliki kemampuan untuk melampaui batas geografis dan budaya. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kekayaan tersebut dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi tanpa kehilangan akar budaya dan nilai yang melekat di dalamnya,” katanya.
Karena itu, Hari Batik Nasional menurutnya perlu menjadi momentum untuk mengubah cara pandang masyarakat.
Batik tidak cukup hanya dipandang sebagai pakaian yang dikenakan setiap 2 Oktober. Batik perlu dilihat sebagai karya, pengetahuan, industri, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari ekonomi kreatif yang mempunyai masa depan.
“Kalau kita ingin batik tetap hidup sebagai warisan budaya, maka batik juga harus hidup sebagai sumber penghidupan,” tegasnya.
Ia menambahkan, merayakan Hari Batik Nasional pada akhirnya bukan hanya tentang mengenakan batik.
“Kita perlu membeli, mengapresiasi, mempromosikan dan mengembangkan batik dengan cara yang membuat para pembatik dan pelaku usaha di dalamnya semakin berdaya. Dengan begitu, kita tidak hanya melestarikan kainnya, tetapi juga menjaga kehidupan ekonomi orang-orang yang membuatnya,” pungkasnya. Humas

